Jakarta - Jumlah penduduk miskin di Indonesia yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) turun menjadi 34,96 juta orang atau 15,42 persen dari total penduduk Indonesia.
Menurut Guru Besar Ekonomi Kependudukan Universitas Indonesia Sri Moertiningsih Adioetomo penurunan kemiskinan itu tidak merefleksikan kenaikan BBM akhir Mei lalu, soalnya BPS baru meng-update data terkini hingga Maret 2008.
"Itu datanya dikumpulkan sebelum BBM naik. Data itu mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan sebelum kenaikan BBM," ujarnya ketika dihubungi detikFinance, Rabu (2/7/2008).
Proses pengolahan data menurutnya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Dampak kenaikan BBM baru akan muncul pada survei BPS berikutnya yakni survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2008 yang akan diumumkan pada tahun 2009 nanti. "Jadi hati-hati melihat data-data," ujarnya.
Menurutnya memang logis jika kenaikan BBM akan menaikkan angka kemiskinan, tapi bagaimanapun kenaikan BBM merupakan isu global yang harus dihadapi semua negara.
Di negara tetangga seperti Thailand, Singapura dan Malaysia juga merasakan hal yang sama. Di Bangkok demonstrasi masyarakat sangatlah besar.
Namun dia meminta kalangan yang selama ini menolak kenaikan BBM jangan berdemo dengan anarkis. "Mahasiswa harus mencari solusinya, jangan merusak mobil," ujarnya.
(ddn/ir)
Kamis, 18 Maret 2010
LIPI: Data Kemiskinan BPS Bisa Jadi Bahan Tertawaan
JAKARTA | SURYA Online - Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, data kemiskinan yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) sangat aneh dan justru bisa menjadi bahan tertawaan orang.
“Orang jadi tertawakan kita karena ditengah gencarnya pemberitaan mengenai PHK, BPS justru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di tanah air,” kata Latif Adam di Jakarta, Sabtu (11/7).
Data BPS menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 2,4 persen atau menjadi 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Menurut Latif, hasil survei yang diumumkan BPS itu lebih bersifat politis dan diduga dilakukan dengan memanipulasi metodologi survei karena hasilnya jauh dari kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini, dimana ada begitu banyak rakyat Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
Latif mengakui memang ada inflasi tetapi hanya kecil sekali . Selebihnya adalah deflasi dan itu mencerminkan kemiskinan karena berhubungan dengan penurunan daya beli masyarakat.
“Mestinya tidak boleh ada manipulasi data. Kalau ada manipulasi bagaimana kita bisa membuat perencanaan yang baik,” katanya.
Latif juga meminta agar kedepan BPS harus membuka ruang diskusi dengan publik tentang metodologi yang digunakan dalam melakukan survei tentang kemiskinan agar bisa dinilai secara obyektif.
“Kita tidak pernah diberi tahu seperti apa metodologinya dan siapa saja yang menjadi sasaran survei dan bagaimana proses pengolahan datanya. Semuanya harus disampaikan kepada publik untuk bisa dinilai apakah metodologi yang digunakan itu tepat atau tidak,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Latif, hasil survei yang diumumkan BPS baik secara rutin maupun disampaikan pada momentun-momentum politik tertentu seperti pemilu tidak menuai kritikan seperti yang terjadi selama ini.ant
“Orang jadi tertawakan kita karena ditengah gencarnya pemberitaan mengenai PHK, BPS justru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan di tanah air,” kata Latif Adam di Jakarta, Sabtu (11/7).
Data BPS menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 2,4 persen atau menjadi 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Menurut Latif, hasil survei yang diumumkan BPS itu lebih bersifat politis dan diduga dilakukan dengan memanipulasi metodologi survei karena hasilnya jauh dari kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini, dimana ada begitu banyak rakyat Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
Latif mengakui memang ada inflasi tetapi hanya kecil sekali . Selebihnya adalah deflasi dan itu mencerminkan kemiskinan karena berhubungan dengan penurunan daya beli masyarakat.
“Mestinya tidak boleh ada manipulasi data. Kalau ada manipulasi bagaimana kita bisa membuat perencanaan yang baik,” katanya.
Latif juga meminta agar kedepan BPS harus membuka ruang diskusi dengan publik tentang metodologi yang digunakan dalam melakukan survei tentang kemiskinan agar bisa dinilai secara obyektif.
“Kita tidak pernah diberi tahu seperti apa metodologinya dan siapa saja yang menjadi sasaran survei dan bagaimana proses pengolahan datanya. Semuanya harus disampaikan kepada publik untuk bisa dinilai apakah metodologi yang digunakan itu tepat atau tidak,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Latif, hasil survei yang diumumkan BPS baik secara rutin maupun disampaikan pada momentun-momentum politik tertentu seperti pemilu tidak menuai kritikan seperti yang terjadi selama ini.ant
Kemiskinan
Oleh Pontas Nasution
Kita berada di tengah-tengah luasnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Mungkin ada yang berpikir kemiskinan adalah nasib dan bukan urusan kita. Benarkah? Supaya tidak salah dalam bersikap, marilah kita pahami lebih dalam tentang hal ini.
Kemiskinan dapat terjadi karena rendahnya produktivitas. Contoh, karena kurangnya ketrampilan dalam memilih bibit dan pupuk, maka hasil dari pertanian jagung tidak terlalu tinggi. Belum lagi petani seringkali kesulitan dalam melakukan pemasarannya.
Selain itu terdapat jarak antara kelompok yang kaya dan yang miskin. Kelompok yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Inilah yang menimbulkan ketegangan sosial. Potensi ketegangan ini semakin diperluas karena sebagian besar masyarakat Indonesia berasal dari budaya agraris yang tidak terampil berdagang dan berbisnis.
Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan terstruktur yang terjadi di berbagai bidang. Termasuk ketimpangan untuk memperoleh pendidikan, fasilitas kesehatan, bahkan untuk sekedar memperoleh air bersih yang kadang sulit sekali didapatkan di beberapa daerah miskin.
Jadi, bagaimana menanggulangi hal ini? Salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas, seperti yang diusahakan oleh Ir. Zet Malelak dan istrinya Pdt. Adriana Tanggela di desa Uel di NTT. Saudara Malelak mengajarkan cara bercocok tanam jagung, termasuk caranya, pemupukannya, dan bibitnya. Sementara itu istrinya melengkapi para petani dengan motivasi iman. Kerjasama yang baik ini meningkatkan hasil jagung petani secara sangat substansial (lihat artikel “Memotivasi Jemaat Lewat Teladan” ).
Selain itu kita dapat mengusahakan pendidikan wirausaha kecil dan menengah, termasuk memberikan pelayanan kredit. Hal ini akan membantu menciptakan pekerjaan, baik bagi pengusaha kecil dan menengah, maupun bagi yang lainnya. Selanjutnya dalam jangka menengah dan panjang, kita perlu mengupayakan pemerataan kesempatan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Itu adalah bentuk-bentuk praktis untuk menanggulangi kemiskinan. Tapi sebelum menerapkannya, kita perlu mengetahui dasar kebenarannya. Bagaimanakah sikap Tuhan kepada mereka yang miskin, lemah, dan menderita?
Dari Keluaran 3:7 kita mengetahui bahwa Tuhan sangat peduli dan prihatin atas penderitaan bangsa Israel di Mesir. “Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatKu di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka, yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan mereka."
Sementara itu di Keluaran 6:5-6 Dia kembali mengatakan "Akulah TUHAN. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan membebaskan kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa di Mesir."
Dari kedua bagian ayat itu kita mengetahui bahwa:
1.Dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, manusia bukan hanya tidak peduli kepada sesamanya, tapi bahkan memperbudak dan mengeksploitasi sesama manusia seperti yang dilakukan bangsa Mesir kepada bangsa Israel.
2.Allah sangat memperhatikan kelompok-kelompok lemah yang ditindas.
3.Allah membebaskan orang-orang yang lemah dari penderitaan dan penindasan.
4.Allah menunjukkan sikap dasar-Nya dan karakter-Nya kepada kelompok-kelompok yang lemah dengan mengatakan "Akulah TUHAN, yang telah membebaskan kamu dari kerja paksa."
Di Perjanjian Baru, sikap dan karakter Allah ini tidak berubah. Di Lukas 4:18-19, dalam rangka penebusan umat manusia dari dosa, Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengikuti jejak-Nya, yaitu untuk “menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."
Di tengah-tengah pergolakan dunia di masa kini, ketika relativisme nilai yang terwujud antara lain dalam apatisme dan bahkan eksploitasi terhadap sesama manusia (yang dapat menjurus kepada relativisme Tuhan itu sendiri), kita diingatkan untuk kembali pada sifat dan sikap Allah kita. Dia adalah Allah yang peduli pada mereka yang miskin, lemah, dan menderita.**
Kita berada di tengah-tengah luasnya pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Mungkin ada yang berpikir kemiskinan adalah nasib dan bukan urusan kita. Benarkah? Supaya tidak salah dalam bersikap, marilah kita pahami lebih dalam tentang hal ini.
Kemiskinan dapat terjadi karena rendahnya produktivitas. Contoh, karena kurangnya ketrampilan dalam memilih bibit dan pupuk, maka hasil dari pertanian jagung tidak terlalu tinggi. Belum lagi petani seringkali kesulitan dalam melakukan pemasarannya.
Selain itu terdapat jarak antara kelompok yang kaya dan yang miskin. Kelompok yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Inilah yang menimbulkan ketegangan sosial. Potensi ketegangan ini semakin diperluas karena sebagian besar masyarakat Indonesia berasal dari budaya agraris yang tidak terampil berdagang dan berbisnis.
Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan terstruktur yang terjadi di berbagai bidang. Termasuk ketimpangan untuk memperoleh pendidikan, fasilitas kesehatan, bahkan untuk sekedar memperoleh air bersih yang kadang sulit sekali didapatkan di beberapa daerah miskin.
Jadi, bagaimana menanggulangi hal ini? Salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas, seperti yang diusahakan oleh Ir. Zet Malelak dan istrinya Pdt. Adriana Tanggela di desa Uel di NTT. Saudara Malelak mengajarkan cara bercocok tanam jagung, termasuk caranya, pemupukannya, dan bibitnya. Sementara itu istrinya melengkapi para petani dengan motivasi iman. Kerjasama yang baik ini meningkatkan hasil jagung petani secara sangat substansial (lihat artikel “Memotivasi Jemaat Lewat Teladan” ).
Selain itu kita dapat mengusahakan pendidikan wirausaha kecil dan menengah, termasuk memberikan pelayanan kredit. Hal ini akan membantu menciptakan pekerjaan, baik bagi pengusaha kecil dan menengah, maupun bagi yang lainnya. Selanjutnya dalam jangka menengah dan panjang, kita perlu mengupayakan pemerataan kesempatan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Itu adalah bentuk-bentuk praktis untuk menanggulangi kemiskinan. Tapi sebelum menerapkannya, kita perlu mengetahui dasar kebenarannya. Bagaimanakah sikap Tuhan kepada mereka yang miskin, lemah, dan menderita?
Dari Keluaran 3:7 kita mengetahui bahwa Tuhan sangat peduli dan prihatin atas penderitaan bangsa Israel di Mesir. “Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatKu di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka, yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan mereka."
Sementara itu di Keluaran 6:5-6 Dia kembali mengatakan "Akulah TUHAN. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan membebaskan kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa di Mesir."
Dari kedua bagian ayat itu kita mengetahui bahwa:
1.Dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, manusia bukan hanya tidak peduli kepada sesamanya, tapi bahkan memperbudak dan mengeksploitasi sesama manusia seperti yang dilakukan bangsa Mesir kepada bangsa Israel.
2.Allah sangat memperhatikan kelompok-kelompok lemah yang ditindas.
3.Allah membebaskan orang-orang yang lemah dari penderitaan dan penindasan.
4.Allah menunjukkan sikap dasar-Nya dan karakter-Nya kepada kelompok-kelompok yang lemah dengan mengatakan "Akulah TUHAN, yang telah membebaskan kamu dari kerja paksa."
Di Perjanjian Baru, sikap dan karakter Allah ini tidak berubah. Di Lukas 4:18-19, dalam rangka penebusan umat manusia dari dosa, Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengikuti jejak-Nya, yaitu untuk “menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."
Di tengah-tengah pergolakan dunia di masa kini, ketika relativisme nilai yang terwujud antara lain dalam apatisme dan bahkan eksploitasi terhadap sesama manusia (yang dapat menjurus kepada relativisme Tuhan itu sendiri), kita diingatkan untuk kembali pada sifat dan sikap Allah kita. Dia adalah Allah yang peduli pada mereka yang miskin, lemah, dan menderita.**
Data Kemiskinan di Indonesia
- Angka kemiskinan di Indonesia: 35 juta orang
- Jumlah pekerja yang sudah terkena PHK: 27.578 orang
- 24.817 orang lagi sudah masuk daftar tunggu PHK
- 11.993 pekerja sudah dirumahkan
- 11.191 pekerja menunggu proses dirumahkan.
- 600.000 tenaga kerja Indonesia terancam dipulangkan.
Sumber: Pusat Informasi KOMPAS, 22 Februari 2009
- Jumlah pekerja yang sudah terkena PHK: 27.578 orang
- 24.817 orang lagi sudah masuk daftar tunggu PHK
- 11.993 pekerja sudah dirumahkan
- 11.191 pekerja menunggu proses dirumahkan.
- 600.000 tenaga kerja Indonesia terancam dipulangkan.
Sumber: Pusat Informasi KOMPAS, 22 Februari 2009
Potret Kemiskinan di Indonesia
“Dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, kemiskinan masih akan jadi masalah utama bangsa Indonesia, dilihat dari segi konsumsi maupun pendapatan.” ujar Dr. Sri Adiningsih, MSc., ekonom dari Universitas Gajah Mada, salah satu narasumber di Konsultasi Nasional yang diadakan oleh Institut Leimena bersama dengan Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Persatuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia, serta Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia, September 2008 lalu.
Dr. Sri Adiningsih menampilkan potret ekonomi Indonesia sebagai berikut:
Stabilitas ekonomi makro tetap terjaga, namun rapuh, apalagi pasar keuangan global tengah menghadapi krisis. Pertumbuhan ekonomi meningkat, terutama karena kenaikan harga barang primer dan sektor non-tradable. Kebijakan ekonomi terlalu liberal karena semakin bergantung ke luar negeri. Anggaran terjebak kebijakan jangka pendek, tampak populis, tapi pembangunan strategis seperti jembatan, jalanan, atau listrik tidak dilakukan.
Sementara itu, kemiskinan di Indonesia masih besar. Padahal definisi “kemiskinan” yang dipakai sudah sangat lunak dibandingkan, misalnya, dengan standar Bank Dunia. Belum lagi penambahan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Raskin (Bantuan Beras bagi Rakyat Miskin) dapat menurunkan angka kemiskinan secara semu. Dari banyak penelitian, sumber kemiskinan antara lain adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, infrastruktur yang buruk, dan ketiadaan modal.
Pilar ekonomi Indonesia saat ini sebetulnya UKM. Di sinilah banyak orang miskinnya. Namun usaha mikro sekarang berkembang bukan akibat desain pemerintah, tapi karena orang tidak ada pilihan. Daripada menganggur, lebih baik membuka Warteg atau sejenisnya. Usaha kecil di Indonesia naik dari 44 juta (2007) menjadi hampir 50 juta (2008). Usaha menengah turun dari 6 juta ke sekitar 4 juta, sedangkan usaha besar umumnya stagnan.
Menurut UN Millenium Project, pertanian adalah cara mengatasi kemiskinan di desa. Selain itu perlu mengembangkan investasi dalam bidang kesehatan dasar, pendidikan, transportasi, listrik, serta pelayanan masyarakat.
Dalam konteks ini, gereja harus menjadi pilar penting dalam memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Gereja harus memberikan pencerahan, semangat, optimisme. “Walaupun kecil, kita jangan mengalami minority syndrome. Gereja-gereja di Indonesia punya jaringan nasional dan berbagai program pengentasan kemiskinan, meskipun hasilnya memang masih jauh dari memuaskan.” papar Dr. Sri Adiningsih. Ia pun menceritakan pengalamannya menjadi pembina program sosial di gerejanya. “Motto kami adalah melayani dulu, urusan uang kemudian, jadi bukannya bertanya dulu apakah punya uang atau tidak.”
“Ini adalah pekerjaan besar, tapi saya percaya kita akan bisa melakukannya dengan cara dan kemampuan kita masing-masing.” kata Dr. Sri Adiningsih dengan optimis.**
Dr. Sri Adiningsih menampilkan potret ekonomi Indonesia sebagai berikut:
Stabilitas ekonomi makro tetap terjaga, namun rapuh, apalagi pasar keuangan global tengah menghadapi krisis. Pertumbuhan ekonomi meningkat, terutama karena kenaikan harga barang primer dan sektor non-tradable. Kebijakan ekonomi terlalu liberal karena semakin bergantung ke luar negeri. Anggaran terjebak kebijakan jangka pendek, tampak populis, tapi pembangunan strategis seperti jembatan, jalanan, atau listrik tidak dilakukan.
Sementara itu, kemiskinan di Indonesia masih besar. Padahal definisi “kemiskinan” yang dipakai sudah sangat lunak dibandingkan, misalnya, dengan standar Bank Dunia. Belum lagi penambahan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Raskin (Bantuan Beras bagi Rakyat Miskin) dapat menurunkan angka kemiskinan secara semu. Dari banyak penelitian, sumber kemiskinan antara lain adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, infrastruktur yang buruk, dan ketiadaan modal.
Pilar ekonomi Indonesia saat ini sebetulnya UKM. Di sinilah banyak orang miskinnya. Namun usaha mikro sekarang berkembang bukan akibat desain pemerintah, tapi karena orang tidak ada pilihan. Daripada menganggur, lebih baik membuka Warteg atau sejenisnya. Usaha kecil di Indonesia naik dari 44 juta (2007) menjadi hampir 50 juta (2008). Usaha menengah turun dari 6 juta ke sekitar 4 juta, sedangkan usaha besar umumnya stagnan.
Menurut UN Millenium Project, pertanian adalah cara mengatasi kemiskinan di desa. Selain itu perlu mengembangkan investasi dalam bidang kesehatan dasar, pendidikan, transportasi, listrik, serta pelayanan masyarakat.
Dalam konteks ini, gereja harus menjadi pilar penting dalam memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Gereja harus memberikan pencerahan, semangat, optimisme. “Walaupun kecil, kita jangan mengalami minority syndrome. Gereja-gereja di Indonesia punya jaringan nasional dan berbagai program pengentasan kemiskinan, meskipun hasilnya memang masih jauh dari memuaskan.” papar Dr. Sri Adiningsih. Ia pun menceritakan pengalamannya menjadi pembina program sosial di gerejanya. “Motto kami adalah melayani dulu, urusan uang kemudian, jadi bukannya bertanya dulu apakah punya uang atau tidak.”
“Ini adalah pekerjaan besar, tapi saya percaya kita akan bisa melakukannya dengan cara dan kemampuan kita masing-masing.” kata Dr. Sri Adiningsih dengan optimis.**
2009 Poverty on the Increase
JAKARTA - The continuing fluctuation in the global economy has not ended and will add to growing poverty in Indonesia.
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) estimated that the number of poor people would reach 40 million (16.82%) by 2009. This number indicates an increase of approximately 5 million when compared to results from the Central Bureau of Statistics (BPS) survey in March 2008, which revealed poverty figures at 34.96 million (15,42%).
The Executive Director for INDEF, Ahmad Erani Yustika said that turbulence in the global economy had resulted in the increase of crude oil and food prices. This had created shocking consequences for the stability of national macroeconomic stability. This had made government resort to un-popular policies such as raising the price of subsidized fuel (BBM).
Mr. Yustika, speaking at the bi-annual INDEF study presentation yesterday in Jakarta, said that this had resulted in weaker public purchasing power. According to him, current government policy on poverty was not comprehensive and thorough. Mr Yustika cited the policy of Public Business Credit (KUR), National Program of Public Empowerment (PNPM), and Cash-grant (BLT) as examples.
He said that at the same time, government did not create an atmosphere which was conducive to investment and which would create employment and strengthen purchasing power. Mr. Yustika said that in future, the poverty problem would be more difficult to solve while there was still dual policy.
The Minister of National Development Planning / Chief of Bappenas, Mr. Paskah Suzetta has said that poverty numbers would not increase next year. According to him, this fact was supported by the ability of government to the control theinflation rate, post the upsurge in subsidized fuel prices. This was an average of 28.7% at the end of last May.
Mr. Suzetta said that although fuel (BBM) prices had gone up, this would not increase poverty levels. Government had prepared inflation rate controls by guaranteeing supply. He also said that government was convinced that the numbers of poor people would not rise as distribution of BLT cash-grants, rice for poor people (raskin), PNPM and KUR continued.
The last two programs were specially designed by government to encourage public participation in economic empowerment. . Bappenas data indicates that poverty levels are expected to fall by 11–13% in 2009. To reach those figures, government will apply social protection policies, such as school operational grant and BLT, PNPM and development for middle and small micro businesses.
The Secretary of National Official Member Council Public Associated Indonesia Entrepreneur, Mr. Anton J Supit suggested that government took firm steps to reduce poverty by creating business atmosphere through regulation,correction and development of supporting infrastructure. He said that this could be done by developing an agricultural sector in rural areas where poverty numbers were high. He said that temporary programs would not allow for a significant reduction in the numbers poor people.(Zaenal Muttaqin)
Source: SINDO Newspaper, www.seputar-indonesia.com
The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) estimated that the number of poor people would reach 40 million (16.82%) by 2009. This number indicates an increase of approximately 5 million when compared to results from the Central Bureau of Statistics (BPS) survey in March 2008, which revealed poverty figures at 34.96 million (15,42%).
The Executive Director for INDEF, Ahmad Erani Yustika said that turbulence in the global economy had resulted in the increase of crude oil and food prices. This had created shocking consequences for the stability of national macroeconomic stability. This had made government resort to un-popular policies such as raising the price of subsidized fuel (BBM).
Mr. Yustika, speaking at the bi-annual INDEF study presentation yesterday in Jakarta, said that this had resulted in weaker public purchasing power. According to him, current government policy on poverty was not comprehensive and thorough. Mr Yustika cited the policy of Public Business Credit (KUR), National Program of Public Empowerment (PNPM), and Cash-grant (BLT) as examples.
He said that at the same time, government did not create an atmosphere which was conducive to investment and which would create employment and strengthen purchasing power. Mr. Yustika said that in future, the poverty problem would be more difficult to solve while there was still dual policy.
The Minister of National Development Planning / Chief of Bappenas, Mr. Paskah Suzetta has said that poverty numbers would not increase next year. According to him, this fact was supported by the ability of government to the control theinflation rate, post the upsurge in subsidized fuel prices. This was an average of 28.7% at the end of last May.
Mr. Suzetta said that although fuel (BBM) prices had gone up, this would not increase poverty levels. Government had prepared inflation rate controls by guaranteeing supply. He also said that government was convinced that the numbers of poor people would not rise as distribution of BLT cash-grants, rice for poor people (raskin), PNPM and KUR continued.
The last two programs were specially designed by government to encourage public participation in economic empowerment. . Bappenas data indicates that poverty levels are expected to fall by 11–13% in 2009. To reach those figures, government will apply social protection policies, such as school operational grant and BLT, PNPM and development for middle and small micro businesses.
The Secretary of National Official Member Council Public Associated Indonesia Entrepreneur, Mr. Anton J Supit suggested that government took firm steps to reduce poverty by creating business atmosphere through regulation,correction and development of supporting infrastructure. He said that this could be done by developing an agricultural sector in rural areas where poverty numbers were high. He said that temporary programs would not allow for a significant reduction in the numbers poor people.(Zaenal Muttaqin)
Source: SINDO Newspaper, www.seputar-indonesia.com
Data Kemiskinan versi BPS Menyesatkan
INILAH.COM, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli 2009 yang mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2009 menurun 2,43 juta sangat menyesatkan.
Hal ini diutarakan Abdul Ghofur, jurubicara Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) dalam siaran persnya yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Selasa (7/7). Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15%), sementara penduduk miskin pada Maret 2008 berjumlah 34,96 (15,42%).
Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).
"Kami, Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI), koalisi masyarakat sipil Indonesia yang peduli pada masalah kemiskinan dan pemiskinan, menggugat validitas dan kebenaran data BPS yang menyesatkan ini," ujar Ghofur.
Menurutnya, angka kemiskinan ini direduksi sekadar pada garis kemiskinan dengan angka-angka anonim yang hanya bermanfaat secara politik dan bukan pada penanggulangan kemiskinan. Garis itu membuktikan bahwa BPS gagal menangkap multidimensi kemiskinan dan penyebab kemiskinan.
Padahal, menghapus kemiskinan jelas bukan pada atributnya, tetapi pada penyebab kemiskinan itu sendiri dengan segala multidimensi yang melingkupinya.
Nilai rupiah yang digunakan sangat kecil dan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi nyata. Sebagai contoh, penduduk yang dikatakan miskin jika per harinya mengeluarkan rata-rata Rp200.262 per bulan, atau satu rumahtangga dengan 4 anggota keluarga hanya Rp801.048 per bulan. Untuk kebutuhan makanan, orang dikatakan miskin jika hanya mengeluarkan Rp4.911. "Cukup untuk berapa kali makankah uang sekecil itu, dan bagaimana kualitasnya," tukasnya.
Demikian pula dengan non makanan yang hanya dipatok Rp1.764 per hari, padahal untuk transportasi perhari setiap orang minimal harus mengeluarkan Rp2.000. "Jadi, bagaimana dengan pengeluaran lainnya," tandasnya.
Penurunan jumlah penduduk miskin yang dihasilkan oleh BPS lebih dominan disebabkan karena panen raya, meningkatnya peredaran uang dari money politics pada saat pemilihan umum dan bukan karena inflasi yang relatif stabil (7,92%, harga beras yang lebih rendah (7,80%) dari inflasi, naiknya upah buruh tani 13,22% dan buruh kota 10,61%.
BPS juga mengesampingkan fakta-fakta pengaruh krisis global. Berdasarkan data versi pemerintah, selama kuartal I 2009, konsumsi publik yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5 persen, turun dibanding pertumbuhan pada kuartal I 2008 yang mencapai 5,5 persen. Padahal, pada kuartal IV 2008, konsumsi melaju mencapai 6,4 persen.
Sementara, temuan dari Overseas Development Institute (Juni, 2009) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia akibat krisis mencapai 650.000 rumah tangga, sedangkan pengangguran akibat PHK mencapai 37.905 pekerja.
Data penurunan kemiskinan tidak menyertakan pengaruh dan siginifikansi program-program penanggulangan kemiskinan seperti BLT, PNPM yang diklaim oleh pemerintah telah berhasil.
Tanpa itu, golongan miskin keluar dengan kemampuannya sendiri dan tidak ada intervensi pemerintah sebagai kewajiban penyelenggara negara.
BPS tidak pernah melibatkan golongan miskin dalam merumuskan indikator-indikatornya sehingga hasilnya tidak jauh dari kenyataan yang terjadi pada golongan miskin.
Apa yang dilakukan BPS pada bukan hanya berpotensi menimbulkan konflik sosial, tapi juga mengabaikan golongan miskin sebagai aktor pembangunan yang dijamin hak-haknya. Jika dibanding BPS, golongan miskin jelas memahami kemiskinan lebih baik, mengungkap penyebab kemiskinan yang mereka alami serta merumuskan jalan keluar yang mereka inginkan.
Dengan demikian, Kemiskinan Anonim yang dibuat BPS terbukti hanya untuk melayani kepentingan politik tertentu dan membodohi rakyat. Seharusnya, kemiskinan tidak selayaknya menjadi komoditas politik yang hanya disebut dan diungkap ketika pemerintah membutuhkan dukungan politik. Tidak seharusnya kemiskinan hanya direduksi dan disajikan dengan angka anonim untuk mendukung popularitas dan klaim keberhasilan kinerja sebuah rezim. Angka anonim jelas mengabaikan dimensi manusia yang dinamis. [cms]
Hal ini diutarakan Abdul Ghofur, jurubicara Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) dalam siaran persnya yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Selasa (7/7). Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15%), sementara penduduk miskin pada Maret 2008 berjumlah 34,96 (15,42%).
Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).
"Kami, Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI), koalisi masyarakat sipil Indonesia yang peduli pada masalah kemiskinan dan pemiskinan, menggugat validitas dan kebenaran data BPS yang menyesatkan ini," ujar Ghofur.
Menurutnya, angka kemiskinan ini direduksi sekadar pada garis kemiskinan dengan angka-angka anonim yang hanya bermanfaat secara politik dan bukan pada penanggulangan kemiskinan. Garis itu membuktikan bahwa BPS gagal menangkap multidimensi kemiskinan dan penyebab kemiskinan.
Padahal, menghapus kemiskinan jelas bukan pada atributnya, tetapi pada penyebab kemiskinan itu sendiri dengan segala multidimensi yang melingkupinya.
Nilai rupiah yang digunakan sangat kecil dan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi nyata. Sebagai contoh, penduduk yang dikatakan miskin jika per harinya mengeluarkan rata-rata Rp200.262 per bulan, atau satu rumahtangga dengan 4 anggota keluarga hanya Rp801.048 per bulan. Untuk kebutuhan makanan, orang dikatakan miskin jika hanya mengeluarkan Rp4.911. "Cukup untuk berapa kali makankah uang sekecil itu, dan bagaimana kualitasnya," tukasnya.
Demikian pula dengan non makanan yang hanya dipatok Rp1.764 per hari, padahal untuk transportasi perhari setiap orang minimal harus mengeluarkan Rp2.000. "Jadi, bagaimana dengan pengeluaran lainnya," tandasnya.
Penurunan jumlah penduduk miskin yang dihasilkan oleh BPS lebih dominan disebabkan karena panen raya, meningkatnya peredaran uang dari money politics pada saat pemilihan umum dan bukan karena inflasi yang relatif stabil (7,92%, harga beras yang lebih rendah (7,80%) dari inflasi, naiknya upah buruh tani 13,22% dan buruh kota 10,61%.
BPS juga mengesampingkan fakta-fakta pengaruh krisis global. Berdasarkan data versi pemerintah, selama kuartal I 2009, konsumsi publik yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5 persen, turun dibanding pertumbuhan pada kuartal I 2008 yang mencapai 5,5 persen. Padahal, pada kuartal IV 2008, konsumsi melaju mencapai 6,4 persen.
Sementara, temuan dari Overseas Development Institute (Juni, 2009) menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia akibat krisis mencapai 650.000 rumah tangga, sedangkan pengangguran akibat PHK mencapai 37.905 pekerja.
Data penurunan kemiskinan tidak menyertakan pengaruh dan siginifikansi program-program penanggulangan kemiskinan seperti BLT, PNPM yang diklaim oleh pemerintah telah berhasil.
Tanpa itu, golongan miskin keluar dengan kemampuannya sendiri dan tidak ada intervensi pemerintah sebagai kewajiban penyelenggara negara.
BPS tidak pernah melibatkan golongan miskin dalam merumuskan indikator-indikatornya sehingga hasilnya tidak jauh dari kenyataan yang terjadi pada golongan miskin.
Apa yang dilakukan BPS pada bukan hanya berpotensi menimbulkan konflik sosial, tapi juga mengabaikan golongan miskin sebagai aktor pembangunan yang dijamin hak-haknya. Jika dibanding BPS, golongan miskin jelas memahami kemiskinan lebih baik, mengungkap penyebab kemiskinan yang mereka alami serta merumuskan jalan keluar yang mereka inginkan.
Dengan demikian, Kemiskinan Anonim yang dibuat BPS terbukti hanya untuk melayani kepentingan politik tertentu dan membodohi rakyat. Seharusnya, kemiskinan tidak selayaknya menjadi komoditas politik yang hanya disebut dan diungkap ketika pemerintah membutuhkan dukungan politik. Tidak seharusnya kemiskinan hanya direduksi dan disajikan dengan angka anonim untuk mendukung popularitas dan klaim keberhasilan kinerja sebuah rezim. Angka anonim jelas mengabaikan dimensi manusia yang dinamis. [cms]
Kucuran Dana Langsung Ditolak Oposisi
Garut, Kompas – Anggaran dana penjaminan kredit usaha rakyat dinaikkan dari alokasi awal Rp 1,4 triliun menjadi Rp 3,4 triliun untuk tahun 2009. Dengan tambahan itu, pemerintah berharap jumlah kredit yang bisa disalurkan bisa bertambah dari Rp 14 triliun menjadi Rp 34 triliun.
Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Perindustrian, Menko Perekonomian, Edy Putra Irawady mengungkapkan hal tersebut di Garut, Jawa Barat, Rabu (11/2).
Menurut Edy, anggaran kredit usaha rakyat (KUR) awal yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp 1,4 triliun, tetapi melalui sebuah keputusan presiden, pemerintah menambah dana penjaminannya Rp 1 triliun.
Terakhir, pemerintah juga mengusulkan tambahan dana penjaminan KUR senilai Rp 1 triliun yang diambil dari alokasi dana stimulus fiskal untuk infrastruktur yang mencapai Rp 10,2 triliun.
“Dengan adanya tambahan dana penjaminan tersebut, kami harap perbankan yang ditunjuk menyalurkan KUR bisa menyediakan kredit hingga Rp 34 triliun karena gearing ratio (rasio dana jaminan terhadap kredit yang dikucurkan) mencapai 10 kali. Saat ini, sebaran terbesar KUR difokuskan pada jasa perdagangan, pertanian, perikanan, manufaktur, dan tambang,” ujarnya.
Pemerintah berharap tambahan dana tersebut bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Untuk itu, penempatan KUR di sektor manufaktur, perikanan, dan pertanian akan mendominasi.
Tidak sensitif
Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan Raden Pardede menegaskan, pemerintah memilih memberikan stimulus dalam bentuk penguatan proyek infrastruktur karena ada fakta bahwa penurunan suku bunga tidak sensitif untuk menggerakkan kredit.
Akibatnya, sektor riil pun menjadi macet. Kondisi itu terjadi karena munculnya situasi yang saling tidak percaya, baik antarbank maupun antara kreditor dan debitor.
“Fakta itu terjadi juga di negara maju. Dari pengalaman krisis lalu, dibutuhkan waktu panjang untuk memulihkan kepercayaan. Setidaknya perlu 1-2 tahun ke depan untuk memulihkan sikap saling percaya itu,” ujarnya.
Raden mengatakan, program kucuran dana tambahan secara langsung ke masyarakat justru mendapat penolakan dari pihak oposisi. Padahal, dalam situasi ekonomi yang sedang krisis seperti sekarang, insentif yang paling dibutuhkan adalah penyaluran langsung dana ke masyarakat.
“Kucuran dana seperti BLT (bantuan langsung tunai) secara politis malah tidak diterima. Padahal, dalam situasi krisis, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan BLT adalah yang paling tepat,” ujar Raden. (OIN)
==================
Harian Fajar Makasar
Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Perindustrian, Menko Perekonomian, Edy Putra Irawady mengungkapkan hal tersebut di Garut, Jawa Barat, Rabu (11/2).
Menurut Edy, anggaran kredit usaha rakyat (KUR) awal yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp 1,4 triliun, tetapi melalui sebuah keputusan presiden, pemerintah menambah dana penjaminannya Rp 1 triliun.
Terakhir, pemerintah juga mengusulkan tambahan dana penjaminan KUR senilai Rp 1 triliun yang diambil dari alokasi dana stimulus fiskal untuk infrastruktur yang mencapai Rp 10,2 triliun.
“Dengan adanya tambahan dana penjaminan tersebut, kami harap perbankan yang ditunjuk menyalurkan KUR bisa menyediakan kredit hingga Rp 34 triliun karena gearing ratio (rasio dana jaminan terhadap kredit yang dikucurkan) mencapai 10 kali. Saat ini, sebaran terbesar KUR difokuskan pada jasa perdagangan, pertanian, perikanan, manufaktur, dan tambang,” ujarnya.
Pemerintah berharap tambahan dana tersebut bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Untuk itu, penempatan KUR di sektor manufaktur, perikanan, dan pertanian akan mendominasi.
Tidak sensitif
Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan Raden Pardede menegaskan, pemerintah memilih memberikan stimulus dalam bentuk penguatan proyek infrastruktur karena ada fakta bahwa penurunan suku bunga tidak sensitif untuk menggerakkan kredit.
Akibatnya, sektor riil pun menjadi macet. Kondisi itu terjadi karena munculnya situasi yang saling tidak percaya, baik antarbank maupun antara kreditor dan debitor.
“Fakta itu terjadi juga di negara maju. Dari pengalaman krisis lalu, dibutuhkan waktu panjang untuk memulihkan kepercayaan. Setidaknya perlu 1-2 tahun ke depan untuk memulihkan sikap saling percaya itu,” ujarnya.
Raden mengatakan, program kucuran dana tambahan secara langsung ke masyarakat justru mendapat penolakan dari pihak oposisi. Padahal, dalam situasi ekonomi yang sedang krisis seperti sekarang, insentif yang paling dibutuhkan adalah penyaluran langsung dana ke masyarakat.
“Kucuran dana seperti BLT (bantuan langsung tunai) secara politis malah tidak diterima. Padahal, dalam situasi krisis, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan BLT adalah yang paling tepat,” ujar Raden. (OIN)
==================
Harian Fajar Makasar
20 Persen Dana BOS Dikorupsi
[JAKARTA] Program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah saat ini kurang terencana baik. Akibatnya, banyak terjadi kebocoran Dana sampai 20 persen dengan jumlahnya tidak sedikit yang berpotensi korupsi Dan merugikan negara.
Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, di Jakarta, Rabu (12/2), mengatakan, salah satu contoh program penanggulangan kemiskinan pemerintah yang terbukti tidak efektif yakni bantuan operasional sekolah (BOS).
BOS merupakan salah satu dari sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam kluster satu, yakni bantuan Dan perlindungan sosial. Dalam kluster satu ini masuk pula program bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan yang dikelola Departemen Sosial, beras untuk rakyat miskin (raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi Dan korban bencana, bantuan penyandang cacat, Dan bantuan untuk kelompok lansia.
Tidak Rencanakan
Dia mengatakan, berdasarkan hasil riset ICW tahun lalu di delapan daerah di Indonesia ditemukan fakta, sekitar 20 persen Dana BOS dikorupsi oleh pihak sekolah. Potensi korupsi di BOS, katanya, terjadi karena skema penyaluran Dana pemerintah tidak direncanakan dengan matang.
Dia juga mengkritik program BOS ini, karena tidak fokus menanggulangi kemiskinan, khususnya mengurangi angka putus sekolah yang saat ini masih cukup banyak.
Dikatakan, berdasarkan skema BOS yang Ada saat ini, semua kalangan menikmati, tidak hanya warga miskin tetapi juga anak-anak orang kaya yang seharusnya membayar Dana sebagai bagian dari bentuk subsidi silang. “Secara konsep Dan implementasi program BOS ini telah gagal,” katanya.
Sebelumnya, kritik terhadap program-program penanggulangan kemiskinan disampaikan pula aktivis forum LSM internasional untuk pembangunan Indonesia (INFID). Menurut INFID, Dana-Dana program penanggulangan kemiskinan yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah digunakan untuk alat kampanye partai-partai politik, khususnya menjelang Pemilu 2009.
Salah satu program yang disoroti adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri) yang masuk ke dalam kluster dua program penanggulangan kemiskinan.
“Program ini rawan politisasi karena para fasilitator itu banyak direkrut dari kader-kader partai yang saat ini berkuasa,” ujar Wahyu Susilo, Ketua Divisi Jaringan Dan Kampanye INFID.
Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat, mengatakan tudingan INFID soal PNPM Mandiri sama sekali tidak berdasar. “Saya kira mereka (INFID) salah sasaran, karena program-program PNPM ini sudah Ada sejak tahun 1998,” katanya. [E-7]
sumber : http://202.169.46.231/spnews/News/2009/02/12/index.html
Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, di Jakarta, Rabu (12/2), mengatakan, salah satu contoh program penanggulangan kemiskinan pemerintah yang terbukti tidak efektif yakni bantuan operasional sekolah (BOS).
BOS merupakan salah satu dari sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam kluster satu, yakni bantuan Dan perlindungan sosial. Dalam kluster satu ini masuk pula program bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan yang dikelola Departemen Sosial, beras untuk rakyat miskin (raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi Dan korban bencana, bantuan penyandang cacat, Dan bantuan untuk kelompok lansia.
Tidak Rencanakan
Dia mengatakan, berdasarkan hasil riset ICW tahun lalu di delapan daerah di Indonesia ditemukan fakta, sekitar 20 persen Dana BOS dikorupsi oleh pihak sekolah. Potensi korupsi di BOS, katanya, terjadi karena skema penyaluran Dana pemerintah tidak direncanakan dengan matang.
Dia juga mengkritik program BOS ini, karena tidak fokus menanggulangi kemiskinan, khususnya mengurangi angka putus sekolah yang saat ini masih cukup banyak.
Dikatakan, berdasarkan skema BOS yang Ada saat ini, semua kalangan menikmati, tidak hanya warga miskin tetapi juga anak-anak orang kaya yang seharusnya membayar Dana sebagai bagian dari bentuk subsidi silang. “Secara konsep Dan implementasi program BOS ini telah gagal,” katanya.
Sebelumnya, kritik terhadap program-program penanggulangan kemiskinan disampaikan pula aktivis forum LSM internasional untuk pembangunan Indonesia (INFID). Menurut INFID, Dana-Dana program penanggulangan kemiskinan yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah digunakan untuk alat kampanye partai-partai politik, khususnya menjelang Pemilu 2009.
Salah satu program yang disoroti adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri) yang masuk ke dalam kluster dua program penanggulangan kemiskinan.
“Program ini rawan politisasi karena para fasilitator itu banyak direkrut dari kader-kader partai yang saat ini berkuasa,” ujar Wahyu Susilo, Ketua Divisi Jaringan Dan Kampanye INFID.
Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat, mengatakan tudingan INFID soal PNPM Mandiri sama sekali tidak berdasar. “Saya kira mereka (INFID) salah sasaran, karena program-program PNPM ini sudah Ada sejak tahun 1998,” katanya. [E-7]
sumber : http://202.169.46.231/spnews/News/2009/02/12/index.html
Angka Kemiskinan Dipatok Pemerintah 12%
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan 12% dari jumlah penduduk pada 2009. Hal ini akan dibarengi dengan tingkat pengangguran sebesar 7% pada tahun yang sama.
Plt Menko Perekonomian sekaligus Menkeu Sri Mulyani Indrawati, menyatakan tingkat kemiskinan dipatok sebesar 12% dari jumlah penduduk pada 2009. Jika dibandingkan 2008 sebesar 15,4% dari jumlah penduduk
Hal ini akan diupayakan dengan pemerintah dengan menekan angka inflasi. Walaupun sampai sekarang pemerintah masih kesulitan meraih inflasi single digit.
Menyoal pengangguran, ucap Sri, ingin dikurangi pemerintah menjadi 7% pada 2009. Angka ini ketimbang 2008 sebesar 8,3%. Namun, hal ini dibarengi pesismistis angka pengangguran bisa mencapai 9%.
Penggangguran diperkirakan tetap dapat mengalami 8,87% walaupun pencegahan PHK dilakukan pemerintah. Apabila, PHK dapat dicegah pemerintah angka pengangguran dapt mencapai 8,4%.
Pemerintah memperkirakan tanpa kebijakan menahan PHK, pengangguran 2009 bisa mencapai 8,87%. Sedangkan kalau dengan kebijakan menahan laju PHK bisa dilakukan, maka bisa ditekan menjadi 8,4%. Mochamad Ade Maulidin (ademaulidin@wartaekonomi.com)
Angka Kemiskinan 2009 Sulit Ditekan
Senin, 26 Maret 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta :P emerintah harus bekerja keras untuk mengurangi jumlah orang miskin dan penganggur tahun ini. Sebab, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sudah mentargetkan angka kemiskinan dan pengangguran pada akhir kepemimpinan mereka pada 2009 sebesar 8,2 persen dan 5,1 persen.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pungky Sumadi menuturkan program yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran tahun ini, “Baru akan terasa efeknya dua hingga tiga tahun mendatang.”
Saat ini, menurut dia, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2006, angka kemiskinan 17,75 persen dan angka pengangguran 10,4 persen.
Pungky menambahkan, pada 2008 jumlah orang miskin memang berpotensi turun. Tapi hanya 16,8-17,2 persen. “Jadi rasanya sulit mencapai target angka kemiskinan 2009 menjadi 8,2 persen,” ujar Pungky.
Anggota staf ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan, Bambang Widianto, sebelumnya menyatakan angka kemiskinan 2007 berpotensi naik. Alasannya, menjelang akhir 2006 hingga dua bulan pertama 2007, terjadi kenaikan harga beras dan bencana banjir di wilayah DKI Jakarta.
Kurniasih Budi
Plt Menko Perekonomian sekaligus Menkeu Sri Mulyani Indrawati, menyatakan tingkat kemiskinan dipatok sebesar 12% dari jumlah penduduk pada 2009. Jika dibandingkan 2008 sebesar 15,4% dari jumlah penduduk
Hal ini akan diupayakan dengan pemerintah dengan menekan angka inflasi. Walaupun sampai sekarang pemerintah masih kesulitan meraih inflasi single digit.
Menyoal pengangguran, ucap Sri, ingin dikurangi pemerintah menjadi 7% pada 2009. Angka ini ketimbang 2008 sebesar 8,3%. Namun, hal ini dibarengi pesismistis angka pengangguran bisa mencapai 9%.
Penggangguran diperkirakan tetap dapat mengalami 8,87% walaupun pencegahan PHK dilakukan pemerintah. Apabila, PHK dapat dicegah pemerintah angka pengangguran dapt mencapai 8,4%.
Pemerintah memperkirakan tanpa kebijakan menahan PHK, pengangguran 2009 bisa mencapai 8,87%. Sedangkan kalau dengan kebijakan menahan laju PHK bisa dilakukan, maka bisa ditekan menjadi 8,4%. Mochamad Ade Maulidin (ademaulidin@wartaekonomi.com)
Angka Kemiskinan 2009 Sulit Ditekan
Senin, 26 Maret 2007
TEMPO Interaktif, Jakarta :P emerintah harus bekerja keras untuk mengurangi jumlah orang miskin dan penganggur tahun ini. Sebab, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sudah mentargetkan angka kemiskinan dan pengangguran pada akhir kepemimpinan mereka pada 2009 sebesar 8,2 persen dan 5,1 persen.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pungky Sumadi menuturkan program yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran tahun ini, “Baru akan terasa efeknya dua hingga tiga tahun mendatang.”
Saat ini, menurut dia, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2006, angka kemiskinan 17,75 persen dan angka pengangguran 10,4 persen.
Pungky menambahkan, pada 2008 jumlah orang miskin memang berpotensi turun. Tapi hanya 16,8-17,2 persen. “Jadi rasanya sulit mencapai target angka kemiskinan 2009 menjadi 8,2 persen,” ujar Pungky.
Anggota staf ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan, Bambang Widianto, sebelumnya menyatakan angka kemiskinan 2007 berpotensi naik. Alasannya, menjelang akhir 2006 hingga dua bulan pertama 2007, terjadi kenaikan harga beras dan bencana banjir di wilayah DKI Jakarta.
Kurniasih Budi
Pemerintah Harapkan Suku Bunga BI Turun
Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengharapkan Bank Indonesia segera menurunkan tingkat Suku Bunga BI atau BI Rate dari saat ini 9,25 persen menyusul terjadinya deflasi sebesar 0,04 persen pada Desember 2008.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Selasa, mengatakan penurunan BI Rate diyakini akan sangat membantu menggerakkan sektor riil di tengah krisis ekonomi global yang terjadi saat ini.
Menurut dia, deflasi berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomim oleh karena itu sebaiknya BI Rate turun supaya sektor riil bergerak.
“BI Rate harus turun, supaya bisa dukung sektor riil,” katanya usai pelantikan pejabat di lingkungan Meneg PPN/Bappenas.
Perhitungan BPS bahwa sekarang deflasi, tambahnya, bagi pemerintah merupakan hadiah di awal tahun karena hal itu dapat kurangi kemiskinan.
Paskah mengatakan pemerintah akan terus mempertahankan inflasi yang rendah di 2009 guna menurunkan angka kemiskinan dan juga pengangguran.
“BI diharapkan menurunkan suku bunga untuk mengurangi penganggguran. Penurunan suku bunga juga bisa bantu UMKM,” katanya.
Meneg PPN/Kepala Beppnas juga mengatakan pihaknya memiliki simulasi bila pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pada 2009 akan menekan tingkat pengangguran menjadi 7,9 persen.
“Pertumbuhan ekonomi cukup penting, kalau seandainya pertumbuhan 4,5 persen artinya tingkat pengangguran bisa di atas 9 persen, jadi 2009 kita mengusahakan pertumbuhan 5,5 persen, karena kalau 5,5 persen tigkat pengangguran bisa ditekan 7,9 persen,” katanya.
Menurut dia, indikasi tersebut didapat dengan asumsi sesuai dengan Tahun 2008 setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 431 ribu tenaga kerja.
Untuk itu, sambungnya, pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2009 sekitar 5,5 persen salah satunya dengan mengoptimalkan stimulus fiskal sebesar Rp50 triliun.(*)
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Selasa, mengatakan penurunan BI Rate diyakini akan sangat membantu menggerakkan sektor riil di tengah krisis ekonomi global yang terjadi saat ini.
Menurut dia, deflasi berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomim oleh karena itu sebaiknya BI Rate turun supaya sektor riil bergerak.
“BI Rate harus turun, supaya bisa dukung sektor riil,” katanya usai pelantikan pejabat di lingkungan Meneg PPN/Bappenas.
Perhitungan BPS bahwa sekarang deflasi, tambahnya, bagi pemerintah merupakan hadiah di awal tahun karena hal itu dapat kurangi kemiskinan.
Paskah mengatakan pemerintah akan terus mempertahankan inflasi yang rendah di 2009 guna menurunkan angka kemiskinan dan juga pengangguran.
“BI diharapkan menurunkan suku bunga untuk mengurangi penganggguran. Penurunan suku bunga juga bisa bantu UMKM,” katanya.
Meneg PPN/Kepala Beppnas juga mengatakan pihaknya memiliki simulasi bila pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pada 2009 akan menekan tingkat pengangguran menjadi 7,9 persen.
“Pertumbuhan ekonomi cukup penting, kalau seandainya pertumbuhan 4,5 persen artinya tingkat pengangguran bisa di atas 9 persen, jadi 2009 kita mengusahakan pertumbuhan 5,5 persen, karena kalau 5,5 persen tigkat pengangguran bisa ditekan 7,9 persen,” katanya.
Menurut dia, indikasi tersebut didapat dengan asumsi sesuai dengan Tahun 2008 setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 431 ribu tenaga kerja.
Untuk itu, sambungnya, pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2009 sekitar 5,5 persen salah satunya dengan mengoptimalkan stimulus fiskal sebesar Rp50 triliun.(*)
Data Kemiskinan dan Penganguran Tahun 2009
LEMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka pengangguran pada 2009 ini naik menjadi 9% dari angka pengangguran 2008 sebesar 8,5%. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan semakin merosotnya sumbangan sektor tradable dari 34,9% pada kuartal II 2007 kemudian turun menjadi 26,6% pada kuartal II 2008.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur pada Februari 2008 telah tercatat sebesar 9,43 juta orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 111,48 juta orang. Dan jumlah penduduk yang bekerja di pada Februari 2008 sebanyak 102,05 juta orang.
Sedang untuk Sumatera Utara, menurut Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah ini sudah pula sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, angka TPT pada Februari 2008 sudah mencapai 9,55%. Dan angka TPT itu dipastikan pada 2009 ini akan kembali bertambah. Hal ini dikarenakan, krisis yang terjadi saat ini akan berdampak pada pengurangan produksi di perusahaan-perusahaan, dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Perkiraan semakin tingginya TPT di Sumut pada 2009 ini telah terlihat dengan dipulangkanya 15.059 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Utara dari Malaysia, baik karena terkena PHK, habis masa kontrak kerja maupun akibat terkena putusan perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Selain itu, sedikitnya ada 17 perusahaan di Sumatera Utara juga telah berencana untuk mem-PHK sekitar 5.292 pekerja.
Tidak hanya itu, kabar yang semakin menyesakkan dirilis Kelompok Pelita Sejahtera (KPS). Di mana menurut lembaga NGO bidang perburuhan ini, berdasarkan hasil survei himpun, diperkirakan sebanyak 200.000 pekerja outsourcing dan kontrak di Sumatera Utara (Sumut) siap-siap terkena PHK oleh perusahaan. Pasalnya, para pekerja inilah yang akan menjadi korban PHK pada 2009.
“Jumlah itu dihimpun melalui survei yang kami himpun. Jumlah angka pekerja outsourcing, kontrak, dan buruh harian lepas (BHL) sama dengan jumlah pekerja tetap. Sekarang ini, perusahaan lagi giat-giatnya mengubah status pekerja tetap menjadi kontrak”. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif KPS, Gindo Nadapdap, kepada MedanBisnis beberapa waktu lalu.
Lantas, bagaimana kita menghadapi kondisi ketenagakerjaan di daerah ini yang begitu mengkhawatirkan? Sebab, menurut Jhon Tafbu Ritonga, angka pengangguran di Sumatera Utara saat ini telah jauh melebihi batas maksimum toleransi tingkat pengangguran di dunia sebesar 5%.
“Berdasarkan analisis, jika pengangguran sudah melebihi angka 5% itu sudah gawat. Karena itu, semua pihak perlu mencari solusi atas tingginya tingkat pengangguran ini,” kata Jhon Tafbu.
Tingkat pengangguran, memang dapat dikurangi dengan masuknya investor. Namun pada kondisi sekarang ini, di saat krisis ekonomi global masih terjadi sungguh sulit berharap investor baru akan masuk. Jangankan investor baru, investor lama saja jika mampu bertahan dan tidak melakukan pengueangan karyawannya itu sudah baik.
http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2009/03/04/tahun-2009-angka-kemiskinan-dan-penganguran/
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur pada Februari 2008 telah tercatat sebesar 9,43 juta orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 111,48 juta orang. Dan jumlah penduduk yang bekerja di pada Februari 2008 sebanyak 102,05 juta orang.
Sedang untuk Sumatera Utara, menurut Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah ini sudah pula sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, angka TPT pada Februari 2008 sudah mencapai 9,55%. Dan angka TPT itu dipastikan pada 2009 ini akan kembali bertambah. Hal ini dikarenakan, krisis yang terjadi saat ini akan berdampak pada pengurangan produksi di perusahaan-perusahaan, dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Perkiraan semakin tingginya TPT di Sumut pada 2009 ini telah terlihat dengan dipulangkanya 15.059 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Utara dari Malaysia, baik karena terkena PHK, habis masa kontrak kerja maupun akibat terkena putusan perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Selain itu, sedikitnya ada 17 perusahaan di Sumatera Utara juga telah berencana untuk mem-PHK sekitar 5.292 pekerja.
Tidak hanya itu, kabar yang semakin menyesakkan dirilis Kelompok Pelita Sejahtera (KPS). Di mana menurut lembaga NGO bidang perburuhan ini, berdasarkan hasil survei himpun, diperkirakan sebanyak 200.000 pekerja outsourcing dan kontrak di Sumatera Utara (Sumut) siap-siap terkena PHK oleh perusahaan. Pasalnya, para pekerja inilah yang akan menjadi korban PHK pada 2009.
“Jumlah itu dihimpun melalui survei yang kami himpun. Jumlah angka pekerja outsourcing, kontrak, dan buruh harian lepas (BHL) sama dengan jumlah pekerja tetap. Sekarang ini, perusahaan lagi giat-giatnya mengubah status pekerja tetap menjadi kontrak”. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif KPS, Gindo Nadapdap, kepada MedanBisnis beberapa waktu lalu.
Lantas, bagaimana kita menghadapi kondisi ketenagakerjaan di daerah ini yang begitu mengkhawatirkan? Sebab, menurut Jhon Tafbu Ritonga, angka pengangguran di Sumatera Utara saat ini telah jauh melebihi batas maksimum toleransi tingkat pengangguran di dunia sebesar 5%.
“Berdasarkan analisis, jika pengangguran sudah melebihi angka 5% itu sudah gawat. Karena itu, semua pihak perlu mencari solusi atas tingginya tingkat pengangguran ini,” kata Jhon Tafbu.
Tingkat pengangguran, memang dapat dikurangi dengan masuknya investor. Namun pada kondisi sekarang ini, di saat krisis ekonomi global masih terjadi sungguh sulit berharap investor baru akan masuk. Jangankan investor baru, investor lama saja jika mampu bertahan dan tidak melakukan pengueangan karyawannya itu sudah baik.
http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2009/03/04/tahun-2009-angka-kemiskinan-dan-penganguran/
Langganan:
Entri (Atom)
